KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA

Oleh: Peni Puspito

A.    Pendahuluan

Permasalah pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di musin hujan, tubuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, Gepeng, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menanmpung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunanetra, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun Pendidikan terpadu  adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

Dalam perkembangannya kemudian Pemerintah  mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidkan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusi bagi para penyadang ini secara yuridis juga mendapatkan perlindung secara internasional, yakni dengan adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990),  Preaturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undang-undang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000), dan Deklarasi Kongres Anak Internasional (2004) (Sunaryo. 2009: 1).

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, karena semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai dengan filosofi Bangsa yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika. Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi Pemerintah (negeri), ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya. Namun demikian bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi belumlah memadai. Data tahun  2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendibud, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berjumlah 814 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 15.181 siswa ( dikutib dari Solider).

Menurut Mudjito dkk (2012: 12) yang dikutib dari data Kementerian Sosial RI tahun 2008, total jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 1.544.184 anak. Kemudian diprediksi pada tahun 2010 angka anak berkebutuhan khusus dari umur 5-18 tahun adalah 21,42% dari jumlah ABK dengan berbagai kekurangan/kecacatan yakni 330.764 anak. Anak berkebutuhan khusus yang sudah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah khusus (SLB dan atau inklusi) dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama hanya 85.737 anak (sekitar 25,92%). Berarti masih ada 245.027 anak (74,08%) berkebutuhan khusus yang belum mendapat layanan pendidikan dengan berbagai jenis kelainan, dan sebagian besar mereka tinggal di perdesaan dan pusat-pusat perkotaan. Dengan demikian pendidikan inklusi masih banyak memerlukan perhatian yang sangat besar dari pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggungjawab terhadap pendidikan seperti dimanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31, yakni:

-          Ayat (1): “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

-          Ayat (2): “Setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan inklusi ini tuangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Biasa, UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional tentang pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, serta Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, Yakni: “Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inkluusif di sekurang-kuranya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK”. Walaupun telah ada usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi melalui Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, bukan berarti semuanya telah selesai. Dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan banyak sekolah yang masih keberatan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus ini, kalau toh ada terkadang pelaksanaannya belum seperti diharapkan sesuai dengan konsep pendidikan inklusi itu sendiri. Selain itu permasalahan-permasalah teknis lain berkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, masih banyak perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, tulisan ini ingin mecoba menelaah tentang konsep pendidikan inklusi, kebijakan, serta implementasinya di lapangan.

B.     Teori dan Model Pendidikan Inklusi

1.      Pengertian

Sampai saat ini dukungan terhadap pendidikan inklusi semakin berkembang, namun demikian pemahaman maupun pandangan terhadapnya masih relatif banyak perbedaan atau bahkan silang pendapat. Hal ini disebabkan oleh adanya pengertian pendidikan inklusi yang bersifat progresif, sehingga mengalami penyempurnaan secara terus menerus sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktik pelaksanan pendidikan inklusi itu sendiri. Mengapa kemudian batasan pengertian tentang pendidikan inklusi ini menjadi penting, karena akan mendasari prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan inklusi itu sendiri. Hal yang sangat nyata, banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan versi lain dari Pendidikan Luar Biasa. Pada hal, lima tahun setelah Salamanca UNESCO (2009:13) mengatakan bahwa pendidikan inklusi telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktik ekslusi. Lahirnya Pendidikan Inklusi  salah satunya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Sue Stubb (2002: 37) mengatakan, bahwa konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi ‘Pendidikan untuk Semua’, dan ‘Peningkatan mutu sekolah’. Selanjutnya dikatakan pula, bahwa pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berprestasi.

Definisi tentang pendidikan inklusi yang dilahirkan dari Seminar Agra pada tahun 1998, merumuskan bahwa pendidikan inklusi:

1.      Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, system nonformal dan formal.

2.      Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.

3.      Memungkinkan struktur, system dan metodelogi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.

4.      Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, Bahasa, kecacatan, status HIV/Aids dan lain-lain.

5.      Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.

6.      Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif.

Definisi mutakhir lain dari Ofsted yang dikutib dalam Ainscow (2001), mengatakan bahwa sebuah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak. Selajunya dikatakan pula bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif.

Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan pada berbagai konsep utama tentang suatu system, stakeholder, proses, dan sumberdayanya. Konsep utama yang terkait dengan pendidikan inklusi adalah:

1.      Konsep-konsep tentang anak

a.       Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam sekolah.

b.      Semua anak dapat belajar, dan siapa pun dapat mengalami kesulitan dalam belajar.

c.       Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar.

d.      Pengajaran yang terfokus kepada anak bermanfaat bagi semua anak.

2.      Konsep-konsep tentang system pendidikan dan persekolahan

a.       Pendidikan lebih luas dari persekolahan formal.

b.      System pendidikan yang fleksibel dan responsive.

c.       Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah.

d.      Peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif.

e.       Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antar mitra.

3.      Konsep-konsep tentang keberagaman dan diskriminasi

a.       Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi.

b.      Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah.

c.       Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan.

4.      Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi

a.       Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi.

b.      Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang.

c.       Kolaborasi, kemitraan.

d.      Metodologi partisipatori, penelitian tindakan, penelitian kolaboratif.

5.      Konsep-konsep tentang sumberdaya

a.       Membuka jalan ke sumberdaya setempat.

b.      Redistribusi sumberdaya yang ada.

c.       Memandang orang (anak, orang tua, anggota kelompok termajinalisasi dan lain-lain) sebagai sumberdaya utama.

d.      Sumberdaya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pad tingkat local dibutuhkan untukberbagai anak, misalnya Braille, alat asistif.

Di Indonesia, pendidikan inklusif secara resmi yang dipahami oleh pemerintah dan banyak dirujuk dalam oleh masyarakat, didefinisikan sebagai berikut:

Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai system layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah regular yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun system pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB. 2004).

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa menyebutkan, bahwa:

Pendidikan inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada pasal 2 peraturan tersebut menjelaskan, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan:

1.      Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental,dan sossial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan.

2.      Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Menurut O’Neil seperti yang dikutib oleh Mohammad Takdir Ilahi (2013), bahwa pendidikan inklusi sebagai system layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular secara bersama-sama dengan teman seusiannya.

Pada akhirnya inklusi, merupakan sebuah filosofi pendidikan dan social, dalam inklusi semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan, apapun perbedaannya. Sehingga dalam pendidikan inklusi berarti semua anak, tidak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuannya, jenis kelamin, status social-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau Bahasa dan agama menyatu dalam satu komunitas sekolah yang sama.

2.      Model Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Menurut Suyanto & Mudjito A.K. (20012: 5), ada tiga model pendidikan untuk menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam satu lingkungan belajar, yakni:

a.       Mainstream, adalah system pendidikan yang menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, mengikuti kurikulum akademis yang berlaku, dan guru juga tidak harus melakukan adaptasi kurikulum. Diikuti oleh anak-anak yang sakit namun tidak berdampak pada kemampuan kognisinya.

b.      Integrasi, adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kelas anak-anak normal, dimana mereka mengikuti pelajaran-pelajaran yang dapat mereka ikuti dari gurunya. Sedangkan untuk mata pelajaran akademis lainnya anak-anak berkebutuhan khusus itu memperoleh pengganti di kelas yang berbeda dan terpisah. Penempatan integrasi itu tidak sama dengan integrasi pengajaran dan itegrasi sosial, karena tergantung pada dukungan yang diberikan sekolah.

c.       Inklusi, adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009)

3.      Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Landasan penyelengaraan pendidikan inklusi di Indonesia didasari oleh lima pilar besar, yakni landasan filosofis, relegius,yuridis, pedagogis dan empiris.

a.       Landasan filosofis, pendidikan inklusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan atau aturan-aturan dasar kehidupan bangsa yang tidak tertulis, namun masih sangat kuat untuk membangun landasan kebijakan. Falsafah berasal dari lambang burung Garuda Pancasila yang kakinya mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, maknanya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam bentuk kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.

b.      Landasan Relegius, sebagai bangsa yang relegius (beragama), memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa yang percaya Kepada Tuhan, meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Di hadapan Tuhan manusia adalah sama, oleh karenanya juga mempunya hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.

c.       Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:

1)      UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.

2)      UUno. 20 tahu 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.

3)      UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.

4)      UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.

5)      PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6)      Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif

7)      Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

8)      Deklarasi Bandung: “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 11-14 Agustus 2004.

d.      Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.

e.       Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat sejak tahun 1980-an (diseponsori oleh The National Academy Of Science), hasilnya menunjukan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.

4.      Prinsip Pendidikan Inklusi

a.      Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, pendidikan inklusif merupakan strategi untuk pemerataan kesempataan memperoleh pendidikan, dan juga merupakan strategi peningkatan mutu  pendidikan. Tentunya hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyusun strategi ini.

b.      Prinsip Kebutuhan individual, setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga pendidikan inklusi harus berorientasi pada Program Pembelajaran Indidvidu (PPI), pendidikan didasarkan pada kebutuhan anak.

c.       Prinsip Kebermaknaan, pendidikan inklusif harus menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekagaramaan dan menghargai perbedaan.

d.      Prinsip Keberlajutan, pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

e.       Prinsip Keterlibatan, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

5.      Komponen keberhasilan Pendidikan Inklusi

a.       Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak tidak merasa mendapat tekanan secara psikologis. Kurikulum harus memiliki tujuan/capaian, dan dalam perkembanganya harus dinamis dan konstruktif. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum menggunakan kurikulum sekolah regular yang dimodifikasi. Ada 3 model kurikulum yang mungkin perlu dipersiapkan untuk pendidikan inklusi yakni, untuk anak dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas rata-rata mengunakan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi; anak kemampuan akademik sedang (dibawah rata-rata) disiapkan kurikulum funsional/vokasional; dan anak sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri, juga disiapkan kurikulum komponsatoris.

b.      Tenaga Pendidik (guru)

Dalam hal ini diperlukan guru yang professional; memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap tentang materi yang akan diajarkan/dilatihkan, memahami siswa. Seorang guru dituntut menguasai sejumlah keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, antara lain menguasai bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode, media, dan sumber belajar, serta kemampuan untuk melakukan penilaian, baik proses maupun hasil.

c.       Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakter siswa menjadi acuhan utama dalam mengembangkan kurikulum dan bahan ajar serta penyelenggaraan proses belajar mengajar. Implikasinya antara lain perlu dipikirkan: siapa input siswanya?, apakah semua peserta didik berkelainan dapat mengikuti kelas regular?, bagaimana identifikasinya?, apa alat identifikasinya? Siapa yang akan terlibat dalam indentifikasi?

d.      Lingkungan dan Penyelenggara Sekolah

Bila dicermati, maka lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain lingkungan sekitar, peran orang tua, kepala sekolah, dan pemerintah juga sangat menetukan kualitas pendidikan inklusi.

e.       Sarana dan Prasarana

 keberhasilan pendidikan inklusi. Sarana dan prasarana sebaiknya disesuaikan dengan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangakan. Sarana dan prasarana  menurut Wahyuningrum seperti yang dikutib oleh Mohammad takdir Ilahi (2013: 186) terdiri dari fasilitas fisik dan fasilitas uang. Selanjutnya dikatakan bahwa sarana pendidikan dalam pendidikan inklusif adalah seperangkat peralatan, bahan dan perabotan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

f.       Evaluasi Pembelajaran

Dalam evaluasi belajar, sebagaimana disebutkan dalan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 7 samapi 9:

1)      Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

2)      Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas nasional pendidikan wajib mengikuti unjian nasional.

3)      Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

4)      Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.

5)      Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelasaikan pendidikan berdasarkan kurikulumyang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

6)      Peserta didik yang memperoleh Surat Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.

Selain itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini:

1.      Sekolah harus menyediakan kondisi kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang interaktif.

2.      Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3.      Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

4.      Kepala sekolah dan guru yang nanti akan jadi Guru Pembimbing Khusus (GPK), harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi.

5.      GPK harus mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK.

6.      Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui ABK dan tindakan yang diperlukan. Mengadakan bimbingan khusus, atas kesalahpahaman dan kesepakatan dengan orang tua ABK.

7.      Mengidentifikasi hambatan berkait dengan kelainan fisik, social, dan maslah lainnya terhadap akses dan pembelajaran.

8.      Melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. (Suyanto & Mudjito AK. 2012: 39)

C.    Teori dan Konsep Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye, seperti yang dikutib oleh Solichin Abdul Wahab (2011: 4): Analisis kebijakan adalah untuk mengetahui “What Goverments do, why they do it, and what difference it makes”. Selanjutnya dikatakann, bahwa pandangan Dye tentang analisis kebijakan ini pada akhirnya akan bermuara pada hal pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari tindakan/perbuatan pemerintah. Pendapat lain mengatakan, bahwa Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002). Hakim (2003) mengatakan, bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah sebagian disebabkan karena kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

William N. Dun (2003:98) yang mengutib pendapatnya E.S. Quade mengatakan, bahwa analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemukian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan…Selanjutnya dalam halaman yang berbeda, yang menyadur pendapat Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakaan sebagai sebuah sistem, mencakup hubungan timbal-balik di antara tiga unsur, yakni: kebijakan publik (public Policy), pelaku kebijakan (Policy Stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment) (2003: 109-110). Seperti tergambar di bawah ini:

 

Pelaku kebijakan

 

Lingkungan kebijakan                                         Kebijakan publik

 

       Gambar: Tiga elemen system kebijakan

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Proses formulasi kebijakan  dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut (Mustopadidjaja, 2002):

1)      Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

2)      Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

3)      Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4)      Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5)      Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.

6)      Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.

7)      Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

D.    Analisis

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat ditandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:

1.      UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang pernyandang anak cacat

2.      UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak

3.      UU No. 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 tentang system pendidikan Nasional.

4.      Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.

5.      Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

6.      PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bahkan pada tahun 2002 pemerintah secara resmi mulai melakukan proyek ujicoba di sembilan propinsi yang memiliki pusat sumber, dan sejak saat itu lebih dari 1500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah regular, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 6.000 siswa atau 5,11% dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,5% atau 15.181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA (Sunaryo. 2009:6).

Hal ini berarti pemerintah telah berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat. Dari data yang diperoleh, tampaknya implementasi yang telah dilakukan menunjukan kuantitas yang progresif, namun pertanyaannya, apakah benar implementasi tersebut telah berhasil? Seperti dikatakan Pressman dan Wildavsky dalam Solichin Abdul Wahab (2014: 135), bahwa: …proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya  akan berlangsung mulus. Sedangkan Hogwood & Gunn dalam dalam buku yang sama (2014: 128-129), mengatakan bahwa kebijakan public itu sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan dalam implementasi kebijakan  bisa dilihat dari dua kategori bersar, yaitu non-implemetation dan unsuccessfull implementation. Dalam kontek pendapat Hogwood & Gunn, apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya tidak termasuk dalam dua kategori ini, namun juga tidak serta merta dianggap sebagai keberhasilan yang mutlak.

Untuk mengevaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut sudah berhasil atau belum, maka harus pula ditinjau dari sisi makna pendidikan inklusi dan konten kebijakan yang meladasi implementasi kebijakannya. Misalnya dalam makna pendidikan inklusi disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 tahun 2009 menyebutkan, bahwa pendidikan inklusi adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkung pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya; Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2, bahwa Pendidikan inklusi bertujuan: a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental,dan sossial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan. b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. pertanyaannya makna ini telah terwujud menjadi sebuah kenyataan dalam implementasi kebijakan? Tentunya hal ini masih dapat disanggah dengan perkataan mana mungkin kebijakan itu mampu menhasilkan perubahan seketika. Apapun sanggahannya evaluasi tetap harus diarahkan pada pemahaman makna dari pendidikan inklusi itu sendiri.

Berikut dari sisi konten kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengiplementasikan kebijakan tersebut.

Belum lagi pada kenyataan yang riil yang terjadi di lapangan tentang pendidikan inklusi saat ini. Walau sudah diterbitkan kebijakan yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum, namun dalam implentasinya masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya:

1.      Isu pemahaman pendidikan inklusi yang masih disamakan dengan integrase, sehingga siswa harus menyesuaikan dengan system di sekolah

2.      Isu kebijakan sekolah yang tidak mau menerima siswa berkebutuhan khusus dengan dalih tidak memiliki tenaga pendidik, fasilitas dan sebagainya.

3.      Isu tentang proses pebelajaran, misalnya guru masih belum bisa menerjemahkan kurikulum yang fleksibel, menetukan tujuan sampai pada evaluasi.

4.      Isu kondisi guru, belum adanya guru yang memiliki kualitas memadai sebagai guru pendidikan inklusi

5.      Isu tentang lingkungan, dan sebagainya

Dari berbagai dilema yang terjadi pada pendidikan inklusi di Indonesia,  setidaknya harus segera diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan khusus agar tidak menghalangi pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pendidikan inklusi. Menurut Sunardi (2009) ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yakni:

1.      Sistem penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kreteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hassil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

2.      Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komperhensip sesuai dengan keragaman.

3.      Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. no. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang ditandai dengan munculnys gejala ‘esklusivisme baru’, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.

4.      Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).

5.      Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled children ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khhususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.

6.      Munculnya lebel khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eklusivisme, seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional(RSBI), Sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (second class), karena menerima ABK sama dengan special school (imam Subakhan. 2009)

7.      Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komperhensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumberdaya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu. 2005).

  

E.     Simpulan

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang bermuatan pada nilai-nilai kesetaraan, hak asasi, serta kemanusian yang diwujudkan dalam kerangka pendidikan untuk semua. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya pendidikan inklusi. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih banyak menimbulkan isu-isu baru yang lahir dan segara dibutuhkan upaya melahirkan kebijakan khusus pula.

Semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat, terimakasih…

  

DAFTAR PUSTAKA

Mohammad Takdir Ilahi. 2013. Pendidikan Inklusi: Konsep & Aplikasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mudjito. AK, Harizal, Elfindri. 2012. Pendidikan Inklusif: Tuntunan untuk Guru, Siswa dan Orang Tua anak berkebutuhan Khusus dan layanan Khusus. Jakarta: Baduose Media.

Solichin Abdul Wahab. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM press.

………….. 2014. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sue Stubbs. 2002. Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber. Judul asli: Inclusif Education: Where There Are Few Resources. Dialihbahsakan oleh: Susi Septaviana. Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Biasa UPI.

Sunardi (2009). Issues and Problems on Implementation of  inclusive Education for Disable Children in Indonesia. Tsukuba: CRICED – University of Tsukuba.

Suyanto & Mudjito. AK. 2012. Masa Depan Pendidikan Inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.

UNESCO. 2009. Policy Guideline on Inclusion in Education. France: the United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Judul asli: Public Policy Analysis: An Introduction. Second Edition. Diterjemahkan: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.